10+ Soal Pendidikan Anti Korupsi dan Kunci Jawaban Lengkap

Korupsi merupakan musuh bersama yang harus kita basmi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini agar generasi muda tumbuh dengan integritas dan kejujuran yang tinggi.

Menguasai materi pendidikan anti korupsi ini penting karena akan diujikan baik di sekolah, kuliah, maupun ujian pegawai negeri. Sebagai persiapan menghadapi ujian, berikut ini saya sajikan 10+ contoh soal pilihan ganda beserta kunci jawaban dan pembahasannya.

Soal 1

Lembaga pertama yang berperan untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah…

• A. Komisi Pemberantasan Korupsi
• B. Operasi Budhi
• C. Tim Pemberantas Mafia Hukum
• D. Badan Pemeriksa Keuangan
• E. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Jawaban: B

Pembahasan: Operasi Budhi adalah lembaga pertama pemberantas korupsi di Indonesia yang dibentuk pada zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Lembaga ini dibentuk pada 29 Mei 1967 dengan tujuan membersihkan aparat pemerintah dari praktik KKN.

Soal 2

Sebagai wujud keserasian masyarakat Indonesia dalam memberantas korupsi, maka dibentuk berbagai macam gerakan anti korupsi, kecuali…

• A. Indonesia Tanpa Korupsi
• B. Gerakan Nasional Anti Korupsi
• C. Transparency Bantuan Hukum
• D. Masyarakat Transparansi Indonesia
• E. Indonesia Corruption Watch

Jawaban: C

Pembahasan: Pilihan C “Transparency Bantuan Hukum” bukan merupakan nama gerakan anti korupsi di Indonesia, sedangkan keempat pilihan lainnya adalah contoh gerakan anti korupsi yang ada di Indonesia.

Soal 3

Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk…

• A. Mahkamah Konstitusi
• B. Komisi Yudisial
• C. Komisi Ombudsman Nasional
• D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
• E. Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban: A

Pembahasan: Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan menguji undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945.

Soal 4

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak…

• A. Melaporkan adanya dugaan korupsi
• B. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi
• C. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab
• D. Memperoleh jawaban atas laporannya
• E. Mendapat perlindungan hukum

Jawaban: B

Pembahasan: UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi. Ini merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Soal 5

Nilai yang harus ditanamkan sebagai sikap antisipasi anti korupsi, kecuali…

• A. Jujur
• B. Disiplin
• C. Bertanggung jawab
• D. Adil
• E. Curang

Jawaban: E

Pembahasan:
Pilihan E “Curang” bukan termasuk nilai yang ditanamkan dalam pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil lah yang harus ditanamkan sejak dini sebagai sikap antisipasi anti korupsi.

Soal 6

Salah satu bentuk korupsi adalah…

• A. Penggelapan dalam jabatan
• B. Pemerasan dalam jabatan
• C. Penyuapan
• D. Gratifikasi
• E. Semua jawaban benar

Jawaban: E

Pembahasan:
Semua pilihan termasuk bentuk korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi jawaban E “Semua jawaban benar” adalah jawaban yang tepat.

Soal 7:

Berikut yang termasuk pencegahan korupsi adalah…

• A. Peningkatan kesejahteraan aparatur negara
• B. Reformasi birokrasi
• C. Penegakan supremasi hukum
• D. Pendidikan anti korupsi
• E. Semua jawaban benar

Jawaban: E

Pembahasan:
Pilihan A sampai D semuanya termasuk upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Karena itu jawaban E “Semua jawaban benar” adalah jawaban yang paling tepat.

Soal 8:

Salah satu tujuan pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah…

• A. Menggantikan kepolisian dalam pemberantasan korupsi
• B. Menciptakan masyarakat Indonesia yang bersih dari korupsi
• C. Menyelidiki dan menuntut perkara tindak pidana korupsi yang sulit dideteksi
• D. Memenjarakan pelaku korupsi tanpa proses pengadilan
• E. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Jawaban: C

Pembahasan: Menurut UU No. 30 Tahun 2002, KPK dibentuk dengan tujuan utama menangani perkara-perkara korupsi yang sulit dideteksi oleh kepolisian dan kejaksaan. KPK berwenang menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi tersebut di pengadilan.

Soal 9:

Yang tidak termasuk tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah…

• A. Penyelidikan tindak pidana korupsi
• B. Penuntutan tindak pidana korupsi
• C. Pencegahan tindak pidana korupsi
• D. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
• E. Pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi

Jawaban: D

Pembahasan:
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bukan termasuk tugas dan kewenangan KPK. Tugas tersebut dilakukan oleh lembaga lain seperti BPK, KY, dan Ombudsman.

Soal 10:

Yang tidak termasuk strategi pemberantasan korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah…

• A. Moralitas aparatur negara harus ditingkatkan
• B. Perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat
• C. Perlu ditingkatkan sistem pengawasan yang efektif
• D. Pemberian gaji dan fasilitas yang besar kepada pejabat
• E. Perlu ada political will dari pemerintah

Jawaban: D

Pembahasan: Pemberian gaji dan fasilitas besar kepada pejabat tidak termasuk strategi pemberantasan korupsi. Justru hal ini berpotensi memicu terjadinya korupsi. Strategi yang benar adalah meningkatkan gaji pegawai secara wajar serta menyediakan fasilitas kerja yang mendukung.

Soal 11:

Maksud dari asas cepat dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi adalah…

• A. Penyidikan dilakukan selambat mungkin agar koruptor jera
• B. Penuntutan di pengadilan harus diselesaikan dalam 1 bulan
• C. Putusan kasasi harus diselesaikan dalam 3 bulan
• D. Seluruh proses peradilan korupsi dilakukan secara singkat
• E. Upaya hukum cepat dilakukan agar terpidana segera menjalani hukuman

Jawaban: E

Pembahasan:
Asas cepat dalam pemberantasan korupsi bertujuan agar terpidana korupsi segera menjalani masa hukumannya melalui proses upaya hukum yang cepat.

Soal 12:

Yang tidak termasuk strategi pencegahan korupsi menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah…

• A. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN
• B. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah KKN
• C. Memperkuat peran lembaga pengawas eksternal pemerintah
• D. Menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif
• E. Memberikan keringanan hukuman bagi koruptor pertama kali

Jawaban: E

Pembahasan:
Pemberian keringanan hukuman justru akan melemahkan upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Strategi yang tepat adalah memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas birokrasi.

Demikian contoh soal pendidikan anti korupsi beserta pembahasan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan, serta sebagai latihan menghadapi ujian. Kita semua harus berperan aktif memberantas korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.