Peran Penting Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan sistem demokrasi di Indonesia.

Partai politik diharapkan dapat menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah. Partai politik juga berperan vital dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader-kadernya. Selain itu, partai politik ikut andil dalam menentukan arah kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup.

Namun pada kenyataannya, peran partai politik di Indonesia kerap kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak kader partai politik yang terlibat kasus hukum bahkan korupsi setelah menduduki kursi pemerintahan. Proses pencalonan dan rekrutmen politik pun acap kali dipengaruhi kepentingan oligarki partai semata.

Lantas, seberapa penting peran partai politik Indonesia dalam tata kelola pemerintahan? Apa saja fungsi partai politik selama ini dan mengapa sering gagal menjalankan perannya dengan baik? Mari kita bahas lebih lanjut.

Peran Ideal Partai Politik dalam Sistem Demokrasi

Partai politik pada dasarnya memiliki tugas dan fungsi yang sangat mulia, yakni memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat di pemerintahan. Beberapa peran penting partai politik dalam sistem demokrasi antara lain:

1. Menjadi Penghubung antara Rakyat dan Pemerintah

Partai politik berperan sebagai jembatan penghubung antara aspirasi dan kepentingan rakyat dengan kebijakan pemerintah. Partai politik bisa menjadi corong bagi suara rakyat untuk disampaikan ke penguasa.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan searah dan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh konstituennya, yaitu rakyat banyak. Sistem perwakilan melalui partai politik inilah yang menjadi inti dari demokrasi.

2. Sarana Mewujudkan Cita-Cita Politik Warga Negara

Partai politik menjadi wadah dan kendaraan politik bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Melalui partai politik-lah seseorang bisa menjadi anggota legislatif, eksekutif, bahkan kepala negara sekalipun.

Jadi partai politik adalah satu-satunya jalur resmi dan konstitusional bagi warga negara untuk mewujudkan cita-cita politiknya dalam mengurus negara. Tentunya dengan catatan harus mendapatkan dukungan suara terbanyak melalui Pemilu.

3. Sarana Pendidikan Politik bagi Masyarakat

Partai politik memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran dan mewujudkan budaya politik bagi anggota dan masyarakat luas. Salah satu bentuknya adalah dengan menyelenggarakan pendidikan politik secara berkesinambungan.

Pendidikan politik ini penting agar warga negara memiliki pemahaman yang baik soal demokrasi, sistem pemilu, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta isu-isu politik kontemporer yang sedang berlangsung.

Dengan tingkat literasi politik masyarakat yang tinggi, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas dan amanah serta tercipta kehidupan demokrasi yang sehat.

4. Pengambil Kebijakan Politik, Ekonomi, Sosial & Lingkungan

Partai politik tidak hanya berkecimpung dalam urusan politik semata, namun juga ikut menentukan kebijakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

Hal ini karena para politisi dari partai politiklah yang menduduki kursi-kursi penting di lembaga perwakilan maupun eksekutif yang memiliki kewenangan menetapkan peraturan perundang-undangan. Singkatnya, tangan partai politik cukup dominan dalam menentukan arah kebijakan publik suatu negara.

Nah, itulah sejumlah peran ideal yang seharusnya diemban oleh partai politik dalam sebuah sistem demokrasi. Tentu tugas yang sangat berat dan mulia. Partai politik bagaikan urat nadi demokrasi suatu bangsa.

Peran Partai Politik di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan

Bagaimana peran nyata partai politik Indonesia selama ini? Apakah sudah menjalankan fungsinya dengan baik atau justru sebaliknya? Berikut ulasannya:

1. Menjembatani Aspirasi Rakyat dan Kebijakan Pemerintah

Secara normatif, hampir semua partai politik Indonesia mencantumkan perjuangan aspirasi rakyat sebagai misi utamanya. Namun realitanya, banyak partai politik lebih memperjuangkan aspirasi kelompok atau golongan tertentu yang menjadi basis konstituennya.

Akibatnya, kepentingan rakyat banyak terutama kelas menengah ke bawah kerap terabaikan. Kalaupun ada, biasanya hanya menjelang Pemilu saja partai politik gencar menyuarakan aspirasi rakyat.

2. Wadah Mewujudkan Cita-Cita Politik Warga Negara

Saat ini, hampir semua partai politik menjalankan mekanisme rekrutmen anggota dan kader secara terbuka. Hal ini memberi kesempatan lebih luas bagi warga negara untuk bergabung. Namun, faktanya proses seleksi dan promosi jabatan internal partai kerap didominasi oleh kepentingan oligarki elite parpol atau bahkan transaksional seperti money politics.

Akibatnya cita-cita politik kader yang murni dan berkualitas seringkali harus terhambat oleh para kader “abal-abal” yang sekadar punya banyak uang saja. Kondisi ini tentu sangat merugikan perkembangan demokrasi Indonesia.

3. Sarana Pendidikan Politik Masyarakat

Harus diakui, beberapa parpol cukup gencar menyelenggarakan pendidikan politik (diklat) secara rutin baik untuk kader maupun konstituen. Akan tetapi, materi pendidikan politiknya lebih banyak berisi pendidikan ideologi dan kepartaian semata yang cenderung sempit, bukannya wawasan kebangsaan.

Akibatnya, output dari pendidikan politik ini adalah kader-kader fanatik kepartaian yang sangat sektarian, minim toleransi dan kerap memaksakan ideologinya ke ranah publik. Kondisi ini justru kontraproduktif dengan semangat demokrasi sejati yang mengedepankan kemajemukan dan inklusivitas.

4. Dominasi Kebijakan Publik Oleh Kepentingan Parpol

Dari sisi kebijakan publik, memang partai politik sangat berperan mengingat banyak pejabat negara hasil rekrutmen parpol yang duduk di legislatif maupun eksekutif. Namun seringkali produk kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada kepentingan parpol dan tidak responsif terhadap aspirasi publik.

Selain itu, fenomena transaksional politik juga membuat banyak anggota parlemen menjual suaranya demi imbalan uang atau jabatan, bukannya benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.

Nah itu dia antara harapan dan kenyataan mengenai peran partai politik Indonesia dewasa ini, yang sayangnya masih jauh dari ideal.

Mengapa Partai Politik Gagal Menjalankan Perannya dengan Baik?

Jika merujuk fakta di atas, bisa dikatakan hingga kini partai politik Indonesia belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya, bahkan cenderung mengecewakan publik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut beberapa faktornya:

1. Demokrasi Indonesia Masih Tergolong Baru

Perlu diingat bahwa demokrasi di Indonesia baru berusia dua dekade lebih. Sebelumnya, Indonesia di bawah rezim otoriter yang melarang kebebasan berserikat dan berekspresi selama puluhan tahun.

Maka wajar saja jika budaya dan sistem demokrasi di Indonesia termasuk partai politiknya masih harus terus disempurnakan. Butuh waktu panjang untuk membangun fondasi demokrasi yang benar-benar kuat dan akar.

2. Budaya Politik Masyarakat Masih Rendah

Selain faktor sejarah, budaya politik masyarakat Indonesia juga masih tergolong rendah. Pemahaman publik soal demokrasi, hak pilih, sistem kepartaian dan lainnya masih minim.

Akibatnya, masyarakat mudah terprovokasi isu SARA, mudah termakan hoaks politik, serta cenderung memilih berdasarkan faktor primordial sesaat ketimbang kapasitas dan integritas kandidat.

Kondisi ini dimanfaatkan sebagian elite parpol untuk mengeksploitasi ketidaktahuan rakyat demi meraih kemenangan pilkada maupun pileg. Hal ini turut memperburuk kualitas demokrasi dan kepemimpinan nasional.

3. Lemahnya Pengawasan Internal Partai Politik

Faktor internal partai politik sendiri juga turut berkontribusi atas gagalnya menjalankan peran dengan baik. Pengawasan dan kontrol terhadap kader politik sangat lemah.

Penegakan aturan disiplin dan kode etik internal nyaris tidak ada. Akibatnya, tidak jarang kader partai terlibat kasus hukum korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah menduduki jabatan publik.

Hal ini jelas mencederai citra dan kredibilitas partai politik di mata publik. Masyarakat menjadi semakin apatis dan tidak percaya terhadap institusi politik.

4. Ketiadaan Sanksi Politik dan Hukum

Faktor lain adalah minimnya sanksi politik maupun hukum terhadap partai politik yang gagal mengemban amanah. Misalnya parpol yang kadernya terbukti korupsi, nyaris tidak ada konsekuensi apapun terhadap parpol bersangkutan.

Begitu pula dengan parpol yang jelas-jelas melanggar AD/ART, kode etik, dan peraturan perundang-undangan. Hampir tidak pernah ada sanksi administratif apalagi pencabutan status badan hukum partai politik meski nyata-nyata melawan hukum.

Kondisi tanpa sanksi ini jelas membuat parpol semakin berani melanggar peraturan dan gagal menjalankan fungsinya dengan baik. Perlu dipikirkan skema punishment and rewards yang efektif mengatur partai politik ke depannya.

Penutup: Harapan Peran Partai Politik Ke Depan

Demikian analisis mengenai peran partai politik di Indonesia beserta problematika yang melingkupinya. Secara ringkas, capaian peran parpol Indonesia selama dua dekade terakhir masih jauh dari harapan publik.

Banyak faktor yang menyebabkan partai politik gagal mengemban fungsi dan tugasnya dengan baik. Mulai dari faktor sejarah panjang rezim otoriter, minimnya budaya politik masyarakat, hingga lemahnya pengawasan internal parpol dan tidak adanya skema punishment.

Untuk ke depan, ada banyak PR besar yang harus diselesaikan demi mewujudkan parpol yang benar-benar menjalankan perannya dengan baik. Antara lain, terus meningkatkan pendidikan politik masyarakat, memperkuat budaya demokrasi internal parpol, membenahi mekanisme kaderisasi dan rekrutmen politik yang lebih terbuka dan adil.

Terlebih, perlu diterapkan skema punishment and rewards secara konsisten terhadap kinerja parpol. Parpol yang terbukti gagal harus berani dihukum, bahkan dibubarkan jika perlu. Sementara parpol berprestasi perlu diberi penghargaan dan insentif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran partai politik ke depan bisa lebih optimal dalam mewujudkan cita-cita demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tentunya, kerja keras segenap elemen bangsa diperlukan demi memperbaiki kualitas demokrasi Tanah Air.